TNI Rekrut Etnis Tionghoa

Jakarta,- Ini kabar baik bagi warga Tionghoa yang ingin bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Markas Besar (Mabes) TNI membuka pintu lebar-lebar bagi mereka untuk mendaftar.

”Silakan saja. Tidak ada diskriminasi. Patokan kami, asalkan sudah menjadi warga negara Indonesia, siapa pun yang memenuhi syarat bisa diterima,’’ ujar Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki di Jakarta kemarin (7/02). Perwira lulusan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, itu mengaku sekarang beberapa orang sudah bergabung dan aktif di dinas kemiliteran.

”Saya tidak menyebutkan namanya. Sebab, itu berarti kami nanti malah membeda-bedakan. Pokoknya ada dan boleh,” jawab Yani saat ditanya identitas warga Tionghoa yang sudah menjadi prajurit aktif itu.

Doktor sosiologi militer Universitas Indonesia itu menambahkan, TNI tidak pernah mempermasalahkan ras atau silsilah etnis seseorang. ”Suku Sunda, Jawa, Batak, atau keturunan Tionghoa sama saja. Asalkan berjiwa Pancasila dan setia dengan prinsip-prinsip negara kita, no problem,” ujar Yani.

Perwira kelahiran Blitar, Jawa Timur, itu menjelaskan, warga Tionghoa yang sudah resmi menjadi WNI bisa masuk TNI dengan dua jalur. ”Bisa lewat rekrutmen Akademi Militer, atau penerimaan PK (prajurit karir),’’ katanya.

Setelah diterima, lanjut Yani, prajurit itu bisa menempuh jenjang kepangkatan yang sama dengan prajurit lain. ”Ada banyak dokter di TNI yang dari sana (etnis Tionghoa, Red). Bahkan ada yang sampai berpangkat Kolonel. Tapi, kami tidak etis dan tidak membuka identitasnya karena itu justru terkesan diskriminatif,” tegasnya.

Apakah ada jaminan tidak akan terganjal saat pendaftaran? Yani berani pasang badan. ’’Asalkan syaratnya lengkap dan lolos tes-tes yang dilaksanakan tim seleksi, pasti bisa diterima. Sekali lagi, tidak ada pertimbangan kesukuan,’’ katanya.

Pernyataan Yani itu disambut positif kalangan wakil rakyat. Anggota Komisi 1 (Bidang Pertahanan) DPR Mutammimul Ula mendukung sikap Mabes TNI. ’’Memang, harus begitu. Patokannya profesionalisme dan bukan asal muasal atau ras seseorang,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Komisi X itu menambahkan, pada era awal-awal Orde Baru, tentara dimobilisasi untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap golongan Tionghoa. Terutama mereka yang disangka berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. ”Itu tragedi yang memalukan bangsa ini sampai sekarang, jangan sampai terulang. Apalagi, TNI sedang melakukan reformasi secara bertahap,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) itu meminta panglima TNI untuk membentuk tim supervisi yang mengawasi proses rekrutmen prajurit di daerah. ”Jangan ada budaya titip-menitip. Misalnya, putra seseorang petinggi bisa lolos, sedangkan warga kebanyakan disingkirkan. Praktik-praktik seperti itu harus ditindak tegas,” ujarnya. (rdl)